𝟮𝟭 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗧𝘀𝘂𝗻𝗮𝗺𝗶 𝗔𝗰𝗲𝗵: 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗜𝗻𝗴𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗹𝗲𝗸𝘁𝗶𝗳 𝗕𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝗺𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻

Dua puluh satu tahun lalu, pada 26 Desember 2004, Aceh diguncang bukan hanya oleh gempa dan gelombang tsunami, tetapi oleh kesadaran paling telanjang tentang rapuhnya manusia di hadapan alam. Lebih dari dua ratus ribu nyawa hilang, kota-kota luluh lantak, dan dunia terdiam menyaksikan duka yang tak terbayangkan. Tsunami Aceh bukan sekadar bencana alam; ia adalah peristiwa sejarah yang mengguncang nurani kemanusiaan global.

Namun, 21 tahun berselang, pertanyaan yang paling penting justru bukan “apakah kita masih ingat?”, melainkan “apa yang benar-benar kita pelajari?”

Di Aceh, tsunami telah melahirkan banyak hal: rekonstruksi besar-besaran, perdamaian setelah konflik panjang, dan sistem peringatan dini yang lebih baik. Tetapi di luar Aceh, di banyak wilayah Indonesia hari ini, kita justru menyaksikan gejala yang mengkhawatirkan: amnesia struktural terhadap pelajaran bencana.

Pembangunan terus merangsek ke wilayah rawan gempa dan pesisir. Hutan dibuka atas nama investasi. Tata ruang sering dikompromikan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ketika banjir, longsor, atau gempa terjadi, narasi yang muncul berulang: “bencana tak terduga”, seolah manusia sama sekali tak ikut campur dalam menciptakan kerentanan.

Lebih ironis lagi, bencana kini kerap dijadikan panggung politik. Kamera datang lebih cepat daripada logistik. Pernyataan pejabat lebih deras daripada evaluasi kebijakan. Empati dikemas dalam konferensi pers, sementara mitigasi jangka panjang tertinggal di dokumen perencanaan yang jarang dibaca.

Tsunami Aceh mengajarkan bahwa bencana adalah ujian tata kelola negara. Ia menguji kesiapan, kejujuran, dan keberpihakan pada keselamatan warga. Dalam konteks Indonesia hari ini—dengan krisis iklim, cuaca ekstrem, dan urbanisasi yang tak terkendali—peringatan 21 tahun tsunami seharusnya menjadi alarm moral, bukan sekadar seremoni tahunan.

Ingatan kolektif tentang Aceh tidak boleh berhenti pada monumen kapal PLTD Apung atau museum tsunami. Ia harus hidup dalam kebijakan: pada keberanian menghentikan proyek di zona rawan, pada pendidikan kebencanaan yang serius, dan pada transparansi anggaran mitigasi.

Jika tidak, maka setiap bencana yang terjadi hari ini—di pesisir, di pegunungan, di kota-kota yang kian padat—adalah bukti bahwa kita gagal menghormati para korban Aceh. Bukan karena kita lupa tanggalnya, tetapi karena kita mengabaikan maknanya.

Dua puluh satu tahun setelah tsunami, Aceh telah bangkit. Pertanyaannya kini: apakah Indonesia juga sudah benar-benar belajar?
Wuallahualam...